Pemerintah pusat resmi menyalurkan dana sebesar Rp44 miliar untuk mendukung penanganan awal daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa anggaran tersebut merupakan dukungan awal bagi wilayah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

Pemerintah akan mengevaluasi kecukupan anggaran secara berkala sesuai dengan kebutuhan nyata yang terus berkembang di lapangan.

Jika dana awal tersebut kurang, pemerintah daerah diminta melapor agar presiden dapat menyiapkan tambahan anggaran.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terus memantau kondisi keuangan pemerintah daerah terdampak secara intensif.

Fokus penanganan saat ini masih diprioritaskan pada fase tanggap darurat sambil mengalkulasi kebutuhan pemulihan wilayah.

Besaran dukungan lanjutan nantinya akan disesuaikan langsung dengan tingkat keparahan bencana serta kebutuhan masing-masing daerah.

Pemerintah memastikan distribusi bantuan logistik dan pendanaan bagi masyarakat terdampak dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi salah satu unsur utama yang mengoordinasikan penanganan di lapangan.

Gempa bumi bermagnitudo 7,7 tersebut tercatat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 05.58 WITA.

Berdasarkan laporan Basarnas per Selasa, bencana alam itu menyebabkan 70 jiwa meninggal dunia dan 132 korban mengalami luka-luka.

Selain korban jiwa, BNPB mencatat ada 40.040 pengungsi serta 11.925 rumah yang mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi.