Kementerian Keuangan telah merancang sederet strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027.

Pemerintah akan memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara domestik guna menekan potensi risiko dari faktor eksternal.

Langkah pengelolaan utang secara aktif juga diterapkan untuk menekan biaya bunga pinjaman agar tetap terkendali.

Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardianto menyatakan bahwa pembiayaan diupayakan agar tetap aman, murah, dan terukur.

Pihaknya menjalankan active debt management seperti liability management dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Rabu (19/8).

Pemerintah juga menjaga keseimbangan antara utang berjangka pendek dan panjang demi mencegah terjadinya penumpukan risiko.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto diperkirakan tetap berada pada level aman berkat penerapan kebijakan tersebut.

Tantangan ketidakpastian global masih membayangi sektor biaya pembiayaan serta pergerakan arus modal masuk.

Portofolio risiko dikelola melalui diversifikasi tenor, jenis instrumen, mata uang, serta basis investor.

Langkah mitigasi ini ditujukan untuk meredam risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan refinancing risk secara efisien.

Penerbitan instrumen dibuat fleksibel dan terukur dengan mengutamakan pasar domestik guna mendukung pendalaman pasar keuangan.

Kebutuhan pembiayaan tersebut diselaraskan dengan target defisit anggaran 2027 yang dipatok Rp671,12 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto.

Besaran tersebut tercatat lebih rendah apabila dibandingkan dengan outlook defisit tahun 2026 yang berada di angka 2,82 persen dari produk domestik bruto.

Rancangan pembiayaan tahun depan turut melibatkan instrumen di luar utang melalui sejumlah lembaga khusus.

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan sovereign wealth fund ikut dilibatkan.

Saldo anggaran lebih dipersiapkan sebagai penyangga untuk mengantisipasi berbagai bentuk ketidakpastian.

Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga masuk dalam rencana anggaran.

Pemerintah turut mengandalkan diversifikasi sumber pendanaan melalui penerbitan Panda Bonds serta optimalisasi pembiayaan pembangunan.