DPR bersama jajaran pemerintah telah merampungkan rangkaian rapat koordinasi penting.

Hasil pertemuan tersebut menyepakati arah baru penataan status kepegawaian tenaga pendidik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pembahasan status guru telah mencapai tahap finalisasi.

Keputusan ini mencakup penyelesaian status guru PPPK paruh waktu di lingkungan instansi terkait.

Ada dua poin utama yang dihasilkan dari rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut.

Pertama, tenaga pendidik dengan status PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Pengangkatan pegawai tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada tahun 2027 mendatang.

Kedua, para guru berstatus PPPK juga memperoleh kesempatan mengikuti seleksi pegawai negeri sipil.

Pendaftaran seleksi pegawai negeri sipil tersebut direncanakan mulai dibuka pada awal tahun 2027.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini memaparkan data jumlah tenaga pendidik saat ini.

Jumlah PPPK guru di seluruh Indonesia kini telah mencapai 955.245 orang.

Sebanyak 231.246 orang di antaranya masih berstatus sebagai pegawai paruh waktu.

Sementara itu, proyeksi kebutuhan tenaga pendidik secara nasional mencapai 526.689 formasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai simulasi anggaran telah dijalankan.

Kebijakan tersebut dipastikan tidak mengganggu keberlanjutan fiskal negara ke depan.

Defisit anggaran pada tahun 2027 diproyeksikan tetap berada di kisaran 2,4 persen.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan kesiapan instansinya.

Kementerian Dalam Negeri akan mengawal sosialisasi kebijakan ini langsung ke daerah.

Pemerintah daerah diminta agar tidak lagi merekrut staf baru di luar tahapan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan latar belakang pembahasan tersebut.

Banyaknya persoalan tenaga pendidik yang masuk menjadi landasan komitmen pencarian solusi.