Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi resmi kepada pejabat tinggi Mahkamah Pidana Internasional.

Kebijakan tersebut menyasar Presiden ICC Tomoko Akane serta pengacara senior Abdoulaye Seye.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut langkah ini diambil untuk melindungi warga Amerika dari pengadilan internasional.

Kampanye diplomatik tersebut diklaim sudah dimulai sejak bulan Juli untuk membongkar ancaman terhadap kedaulatan negara.

Pemerintahan Trump menyatakan bahwa warga Amerika tidak akan pernah diangkut ke luar negeri untuk diadili.

Para pejabat yang disanksi dinilai terlibat langsung dalam upaya menyelidiki hingga menuntut pejabat dari negara yang belum meratifikasi yurisdiksi ICC.

Sanksi ini meliputi larangan masuk ke wilayah Amerika Serikat serta pembatasan transaksi dalam sistem keuangan negara tersebut.

Pihak ICC lantas mengecam tindakan tersebut dan menilai kebijakan itu merusak supremasi hukum internasional.

Sebagian besar rangkaian tindakan sanksi ini merupakan respons atas investigasi ICC terhadap Israel yang merupakan sekutu dekat AS.

Mahkamah sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait tuduhan kejahatan perang.

Baik Amerika Serikat maupun Israel bukanlah negara anggota yang meratifikasi Statuta Roma.

Presiden Donald Trump menegaskan tidak akan pernah menangkap Netanyahu selama berada di wilayah Amerika Serikat.

Wali Kota New York Zohran Mamdani sebelumnya sempat mendesak pemerintah federal agar bertindak sesuai dengan surat perintah penangkapan dari lembaga internasional tersebut.

Kendati demikian, tekanan domestik itu langsung direspons tegas oleh Presiden Donald Trump yang memastikan tidak ada penangkapan terhadap sekutu dekatnya di dalam negeri.