Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberikan ancaman tegas kepada seluruh operator pelayaran yang kedapatan mengakali data manifest penumpang.

Perusahaan pelayaran umumnya mengajukan Surat Perintah Berlayar berdasarkan jumlah penumpang yang tercatat secara awal saat proses pengajuan.

Namun, data tersebut sering kali tidak diperbarui ketika terjadi penambahan jumlah penumpang maupun kendaraan sebelum kapal resmi diberangkatkan.

Padahal, jeda waktu antara penerbitan Surat Perintah Berlayar hingga keberangkatan masih memungkinkan masuknya tambahan penumpang baru.

Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa pembaruan data manifest sangat krusial demi memastikan perlindungan hak serta keselamatan penumpang.

Guna mengantisipasi masalah serupa, pihak kementerian telah mengumpulkan para operator pelabuhan serta perusahaan pelayaran terkait.

Sanksi tegas disiapkan bagi pihak yang tidak mematuhi aturan pembaruan manifest tersebut secara konsisten di lapangan.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan mulai dari pembekuan sementara hingga pencabutan izin rute pelayaran secara permanen.

Perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tidak akan diizinkan lagi melayani rute pelayaran tertentu yang telah diberikan sebelumnya.

Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan langkah pencegahan setelah insiden kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin di perairan Bali.

Berdasarkan laporan, manifest KMP Putri Yasmin tercatat sebanyak 114 penumpang di luar awak, namun jumlah yang ditemukan lebih dari itu.