Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusumastuti alias DK, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Ia didakwa menggunakan izin yang tidak sesuai untuk mendirikan tempat penitipan anak, playground, serta Taman Kanak-kanak.

Dakwaan Terkait Perizinan dan Layanan

Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa yayasan tersebut didirikan pada Juli 2022 dan berkedudukan di Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Berdasarkan akta pendirian, yayasan itu bergerak di bidang sosial dan keagamaan.

Namun, terdakwa menggunakannya untuk menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini tanpa izin penyelenggaraan dari pihak berwenang.

Kegiatan operasional tersebut tetap berjalan sejak 2022 hingga 2026 bersama Anita Palupy Indahsari selaku kepala sekolah.

Selama periode itu, lembaga tersebut telah menampung lebih dari 100 anak yang berusia sekitar tiga bulan hingga enam tahun.

Orang tua peserta didik dipungut biaya antara Rp1 juta hingga Rp2 juta setiap bulannya untuk masing-masing anak.

Meski menjanjikan fasilitas lengkap seperti AC, kasur, makanan, dan layanan kesehatan, fasilitas tersebut diduga tidak diberikan sesuai janji.

Dugaan Kekerasan dan Penelantaran

Selain masalah perizinan, jaksa juga menguraikan adanya dugaan perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak selama berada di tempat penitipan.

Tindakan tersebut mencakup aksi mengikat, mencubit, memukul, hingga memasukkan anak ke dalam bak air.

Anak-anak juga dilaporkan pernah dikurung di dalam kamar yang kosong dan gelap oleh pengasuh.

Instruksi untuk mengikat atau membedong anak agar tidak banyak bergerak disebut berasal dari pimpinan yayasan dan kepala sekolah.

Akibat perlakuan tersebut, para korban mengalami ketakutan, tangisan, serta penderitaan fisik maupun psikis.

Dalam persidangan ini, terdakwa dijerat dengan sejumlah pasal berlapis terkait sistem pendidikan nasional dan perlindungan konsumen.

Selain itu, terdapat pula dakwaan alternatif mengenai penelantaran, kekerasan, serta diskriminasi terhadap anak.

Setelah persidangan Diyah, pengadilan melanjutkan agenda pembacaan dakwaan untuk kepala sekolah Anita Palupy Indahsari dengan konstruksi hukum serupa.

Baik Diyah maupun Anita menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum.