Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengambil kebijakan baru terkait aparatur sipil negara.

Ratusan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu diputuskan naik status menjadi penuh waktu pada tahun 2027.

Keputusan penting tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

Pengumuman itu disampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen pada hari Selasa.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Berdasarkan data saat ini, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru mencapai 955.245 orang di berbagai instansi.

Sementara itu, jumlah tenaga pengajar paruh waktu tercatat sebanyak 231.246 orang di seluruh wilayah Indonesia.

Kebutuhan tenaga pengajar tingkat nasional sendiri diproyeksikan mencapai angka 526.689 formasi untuk berbagai jenjang.

Proyeksi kebutuhan tersebut merupakan akumulasi untuk tenaga pengajar di lingkungan kementerian agama dan kementerian pendidikan.

Selain itu, formasi tersebut juga mencakup kebutuhan untuk sekolah rakyat serta sekolah Garuda di berbagai daerah.

Selain kenaikan status menjadi penuh waktu, pemerintah juga membuka kesempatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru.

Kesempatan tersebut berupa keikutsertaan dalam seleksi pegawai negeri sipil yang diperkirakan pendaftarannya pada awal tahun 2027.

Formasi pegawai negeri sipil bagi tenaga pengajar juga akan dibuka secara umum pada waktu yang bersamaan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pengangkatan ini tidak akan membahayakan kondisi fiskal negara.

Langkah-langkah tersebut telah dikalkulasi agar defisit anggaran pada tahun 2027 tetap terjaga di angka 2,4 persen.