Posisi utang luar negeri Indonesia mengalami kenaikan sebesar 4,4 persen secara tahunan pada periode kuartal II 2026.

Angka tersebut membawa total utang luar negeri Indonesia mencapai posisi US$453,4 miliar menjelang pertengahan tahun ini.

Lonjakan utang tersebut utamanya dipicu oleh kenaikan utang dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

Di sisi lain, pertumbuhan utang luar negeri dari sektor swasta justru mencatatkan kontraksi yang lebih rendah.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso memaparkan rincian utang pemerintah pada periode tersebut.

Pemerintah mencatatkan utang luar negeri sebesar US$216,3 miliar atau tumbuh mencapai 2,9 persen.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara yang mencerminkan kepercayaan investor.

Kepercayaan tersebut menunjukkan prospek perekonomian Indonesia yang dinilai tetap terjaga dengan baik.

Utang pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan administrasi pemerintah.

Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk sektor jasa pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$194,6 miliar atau mengalami kontraksi 0,6 persen.

Kontraksi pada sektor swasta tersebut didorong oleh penurunan utang lembaga keuangan sebesar 3,4 persen.

Utang swasta didominasi oleh sektor industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan.

Sebagian besar utang swasta tersebut tetap didominasi oleh instrumen utang berjangka panjang.

Bank Indonesia menegaskan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia tetap berada dalam kondisi sehat.

Kondisi sehat tersebut didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto tercatat sebesar 30,6 persen dengan dominasi utang jangka panjang.

Pemerintah dan Bank Indonesia memastikan akan terus memperkuat koordinasi pemantauan perkembangan utang.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.