Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan pandangannya terkait batas-batas penyampaian aspirasi bagi masyarakat di Papua.

Ia menegaskan bahwa setiap warga memiliki kebebasan penuh untuk menuntut kesejahteraan, keadilan, serta hak-hak dasar mereka.

Meskipun demikian, ada satu batasan tegas yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap segala bentuk tuntutan yang ada.

Pigai menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat tidak diperkenankan untuk menuntut kemerdekaan atau melepaskan diri dari NKRI.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh dirinya ketika melakukan kunjungan kerja di DPRD Papua Tengah, Nabire.

Menurutnya, segala bentuk penyampaian aspirasi dan perjuangan sosial tetap sah dilakukan selama melalui jalur hukum.

Aturan konstitusi memberikan perlindungan yang jelas bagi warga yang membela hak-hak mereka dengan cara yang benar.

Ia menambahkan bahwa tuntutan agar masyarakat memperoleh kehidupan yang makmur dan sehat adalah bagian dari amanat konstitusi.

Karena itu, warga didorong agar tidak pernah merasa takut untuk menyuarakan persoalan ketidakadilan yang mereka hadapi.

Setiap tuntutan harus dilandasi oleh dasar hukum yang sah serta didukung oleh mekanisme pengaduan yang tepat.

Pigai meminta para anggota legislatif serta warga setempat untuk mengutamakan advokasi yang berbasis pada bukti.

Himpunan fakta, data, informasi, serta dokumentasi sangat diperlukan agar pengaduan bisa diproses secara hukum.

Kehadiran institusi penegak hukum yang lebih dekat dengan wilayah konflik dinilai sangat penting untuk memperkuat akses keadilan.

Ia juga menyebutkan adanya usulan pembentukan kejaksaan baru guna melayani wilayah Paniai serta Puncak Jaya.

Namun, keberadaan aparat penegak hukum tersebut harus diimbangi oleh kehadiran kekuatan masyarakat sipil.

Pendampingan dari para advokat dan pembela hak asasi manusia sangat dibutuhkan oleh warga di lapangan.

Pigai berharap akan muncul lebih banyak pembela keadilan dan kemanusiaan di tanah Papua pada masa mendatang.