Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri memberikan tanggapan terkait nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran.

Kesepakatan tersebut dijadwalkan segera berakhir di tengah situasi pertempuran yang masih membara di kawasan.

Pakistan sendiri bertindak sebagai pihak mediator dalam konflik antara Washington dan Teheran.

MoU ini mulanya tercapai ketika kedua negara menggelar perundingan di Islamabad pada 17 Juni lalu.

Perjanjian itu memberikan durasi waktu 60 hari bagi kedua belah pihak untuk merumuskan peta jalan penghentian pertempuran.

Dengan batas waktu tersebut, maka masa berlaku kesepakatan damai ini akan habis pada tanggal 17 Agustus.

Zahid mengakui bahwa proses mediasi ini merupakan agenda yang sangat berat dan memakan waktu panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Zahid kepada awak media di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa Islamabad telah mengupayakan berbagai cara maksimal saat saluran komunikasi kedua negara memburuk.

Upaya itu diklaim membuahkan kemajuan dengan berhasil membawa para negosiator kembali ke meja perundingan.

Setelah penandatanganan MoU, perwakilan Iran dan AS sempat melanjutkan negosiasi lanjutan di Swiss.

Salah satu poin dari pertemuan itu adalah pencairan aset Teheran di Washington senilai hingga S$12 miliar.

Dana tersebut cair dalam dua tahap dengan masing-masing nominal mencapai US$6 miliar.

Kedua negara juga sepakat membentuk kelompok kerja di berbagai sektor termasuk pencabutan sanksi dan isu nuklir.

Namun di tengah berjalannya periode MoU, Presiden AS Donald Trump kerap melontarkan ancaman serangan militer.

Militer AS bahkan sempat menggempur Iran selama hampir dua pekan penuh pada bulan Juli.

Serangan itu langsung mendapat balasan dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC.

Tanpa adanya kemajuan diplomatik yang signifikan, masa depan nota kesepahaman tersebut kini menjadi tidak menentu.

Meskipun demikian, pihak Pakistan tetap menyatakan harapan agar perdamaian abadi dapat terwujud di kawasan Timur Tengah.