Persoalan keamanan dan pembangunan di Tanah Papua kembali menjadi sorotan setelah terjadinya aksi pembakaran kantor pemerintahan.

Sebanyak 11 kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dibakar oleh massa dalam aksi protes penyaluran dana desa.

Rangkaian aksi pembakaran tersebut bermula dari penyaluran dana desa tahap I oleh pemerintah kabupaten pada Selasa (11/8/2026).

Massa yang mendatangi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung langsung memicu aksi susulan di berbagai fasilitas penting.

Kantor Bupati, Kantor DPRD, hingga Kantor Dinas Sosial dan Kantor Keuangan turut menjadi sasaran perusakan dan pembakaran.

Menanggapi peristiwa tersebut, Tokoh Pemuda Papua Natan Kuwan, S. Ak.

, memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan pusat.

Ia menilai bahwa akar persoalan kerusuhan ini berasal dari kebijakan pengurangan dana desa demi efisiensi anggaran.

Tanah Papua dinilai masih menghadapi banyak tantangan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga konflik berkepanjangan.

Menurut Natan, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat justru berpotensi memicu timbulnya berbagai persoalan baru di daerah.

Wilayah Papua disebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang mampu mempercepat penyelesaian masalah secara menyeluruh.

Pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya memfokuskan perhatian pada kebutuhan akselerasi pembangunan di wilayah tersebut.

Kerusuhan yang terjadi dianggap sebagai bukti nyata bahwa Papua memerlukan langkah akselerasi alih-alih pemangkasan anggaran.

Pembangunan Papua juga perlu diintegrasikan secara serius ke dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045 mendatang.

Tanpa adanya langkah akselerasi yang jelas, kemajuan nasional dikhawatirkan tidak akan dirasakan secara merata di Papua.

Momentum peringatan kemerdekaan Indonesia diminta menjadi sarana refleksi penting bagi kebijakan pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran di daerah konflik harus dirumuskan melalui pertimbangan matang agar tenun kebangsaan tetap terjaga.