Politisi Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka menilai tudingan mengenai ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak masuk akal.

Ia menyoroti proses pencalonan Jokowi yang berlangsung melalui jalur resmi dan didukung oleh partai politik besar, termasuk PDI Perjuangan.

Menurutnya, dokumen pendidikan Jokowi semestinya telah melalui proses pemeriksaan ketika mendaftar sebagai calon kepala daerah maupun presiden.

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin persoalan ijazah baru dipersoalkan setelah Jokowi melewati berbagai kontestasi politik.

Mulai dari pemilihan wali kota, gubernur, hingga menjadi presiden selama dua periode tanpa ada keberatan dari pihak lain.

Dedy mengingatkan bahwa dulu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada penyelenggara pemilu terkait dokumen pendidikan tersebut.

Ia menilai polemik yang kembali mencuat lebih dipengaruhi oleh ketidaksukaan sebagian pihak terhadap sosok Jokowi secara personal.

Dedy meminta masyarakat melihat rekam jejak Jokowi secara lebih objektif selama menjalankan tugas pemerintahan di berbagai jabatan.

Persoalan tersebut dinilai sudah selesai setelah pihak universitas menyatakan keaslian ijazah Jokowi secara terbuka.

Sementara itu, polemik hukum terkait kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia pun menilai pihak-pihak yang masih sibuk mempermasalahkan ijazah ini sebagai kelompok yang belum bisa move on dari situasi politik sebelumnya.

Padahal, sosok yang bersangkutan kini telah kembali beraktivitas sebagai warga negara biasa setelah merampungkan masa jabatannya.

Di sisi lain, dinamika hukum seputar isu ini masih terus berjalan melalui proses peradilan yang melibatkan sejumlah pihak terkait.