Kementerian Pertahanan memberikan klarifikasi resmi terkait status kepemilikan kapal pesiar J7 Explorer yang mencuri perhatian publik.

Armada mewah tersebut dipastikan bukan merupakan aset negara yang dibeli atau diadakan melalui anggaran pengadaan instansi pertahanan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan kapal itu murni milik pihak swasta.

Pihak kementerian meminjam armada laut tersebut tanpa mengeluarkan biaya sewa sedikit pun untuk operasional.

Pemanfaatan kapal ditujukan penuh untuk mendukung berbagai kegiatan strategis dan pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

Pengusaha asal Kalimantan Selatan Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam sebelumnya telah mengakui bahwa kapal tersebut merupakan miliknya.

Fungsi Operasional dan Distribusi Logistik

Keberadaan kapal pesiar berukuran besar ini difungsikan untuk membantu mobilitas petugas serta memperlancar koordinasi.

Selain itu, sarana tersebut diandalkan untuk menunjang distribusi logistik program ketahanan pangan nasional.

Sejumlah wilayah terpencil seperti Wanam di Papua Selatan, Kalimantan, serta Sumatera telah menjadi titik singgah armada.

Karakteristik geografis Papua Selatan yang memiliki keterbatasan infrastruktur darat membuat kapal ini memegang peranan krusial.

Kapal berfungsi sebagai pangkalan bergerak, pusat koordinasi, hingga titik tumpu rantai pasok logistik proyek.

Wilayah Wanam yang masih minim fasilitas penginapan membuat kapal ini juga dipakai sebagai tempat tinggal sementara bagi para petugas.

Penempelan logo resmi Kemhan pada lambung kapal sempat menuai tanya dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Pihak kementerian menjelaskan bahwa pemasangan logo tersebut bertujuan menandai status kapal yang sedang bertugas.

Aktivitas operasional armada tersebut berada langsung di bawah otoritas serta penugasan resmi pemerintah.

Proyek pencetakan sawah skala besar di Merauke turut melibatkan ribuan ekskavator serta tenaga ahli dari berbagai negara.