Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah cepat menyusul bencana gempa bumi.

Gubernur NTT menetapkan status tanggap darurat bencana di wilayahnya selama 14 hari.

Periode status darurat tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 hingga 28 Agustus 2026.

Kebijakan ini bertujuan mempercepat penanganan dampak bencana di lapangan.

Status tersebut juga mempermudah akses serta koordinasi antarpihak dalam mengerahkan sumber daya.

Langkah penetapan ini tertuang secara resmi dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Keputusan bernomor 305/KEP/HK/2026 itu diteken di Kupang pada 15 Agustus 2026.

Kebijakan darurat diambil menyusul gempa berkekuatan magnitudo 7 di wilayah Flores.

Gempa bumi tersebut tercatat memiliki kedalaman 15 kilometer.

Titik pusat gempa berada di sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Bencana alam ini menimbulkan korban jiwa serta kerusakan permukiman warga.

Infrastruktur dan sarana prasarana umum turut mengalami kerusakan parah.

Aktivitas kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak juga terganggu.

Melalui status baru ini, pemerintah daerah menggandeng berbagai instansi terkait.

Pemerintah pusat, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat dilibatkan dalam penanganan terpadu.

Keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama.

Seluruh sumber daya diarahkan untuk mendukung proses evakuasi korban.

Pelayanan kesehatan dan penyediaan tempat pengungsian juga digenjot secara maksimal.

Pemulihan akses transportasi serta infrastruktur masuk dalam fokus utama pemerintah.

Dukungan pembiayaan penanganan darurat ini bersumber dari APBD Provinsi NTT.

Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat turut disiagakan.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang di tengah situasi darurat.

Warga diminta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang.