Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di Aceh mengambil langkah taktis dengan mempercepat normalisasi muara Sungai Krueng Meureudu.

Kebijakan tersebut diambil guna memulihkan akses melaut bagi para nelayan yang sempat terhambat akibat pendangkalan.

Pendangkalan itu sendiri terjadi karena adanya timbunan lumpur pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada November 2025.

Kondisi tersebut membuat kapal-kapal nelayan kesulitan melewati muara dan berdampak langsung terhadap perekonomian warga sekitar.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyatakan bahwa pengerukan diprioritaskan terlebih dahulu pada sisi kiri hilir muara.

Langkah ini diterapkan agar kapal dapat segera melintas tanpa harus menunggu seluruh rangkaian pekerjaan selesai sepenuhnya.

Jika harus menunggu seluruh pengerjaan tuntas, masyarakat tentu tetap tidak bisa melaut dan aktivitas perikanan lumpuh.

Proyek normalisasi ini mencakup pengerukan muara sepanjang 500 meter dengan target kedalaman mencapai sekitar empat meter.

Jalur sisi kiri ditargetkan mulai dapat dilalui oleh kapal nelayan pada Agustus, sementara keseluruhan pekerjaan rampung pada November 2026.

Pemerintah daerah mengerahkan ekskavator amfibi guna mempercepat penyelesaian penanganan di area muara tersebut.

Staf Humas Balai Wilayah Sungai Sumatera I Jamaluddin menyampaikan bahwa progres normalisasi saat ini berada di kisaran 35-40 persen.

Pengerjaan jalur prioritas tersebut ditargetkan dapat selesai dalam kurun waktu sekitar satu setengah bulan.

Dukungan anggaran tahap awal untuk pelaksanaan pekerjaan ini berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp37 miliar.

Alokasi tambahan sekitar Rp50 miliar juga direncanakan tersedia pada akhir Agustus untuk melanjutkan serta menuntaskan proyek.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera turut mendukung penuh langkah pemerintah kabupaten setempat.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, berharap seluruh penanganan selesai sebelum puncak musim hujan.

Puncak musim hujan sendiri diprediksi berada pada periode Oktober, November, dan Desember di wilayah tersebut.

Satgas PRR juga membuka ruang koordinasi agar pemerintah daerah dapat segera mengatasi hambatan teknis maupun administratif di lapangan.