Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kenaikan penghasilan pengemudi ojek online menuai sorotan tajam di media sosial.

Ulama Hilmi Firdausi turut mempertanyakan keselarasan klaim tersebut dengan kenyataan yang dihadapi para pengemudi ojol di lapangan.

Melalui platform X, sejumlah warganet yang mengaku sebagai mitra pengemudi ojol langsung merespons pertanyaan itu secara terbuka.

Mereka menilai bahwa klaim kenaikan pendapatan drastis tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata saat bekerja sehari-hari.

Seorang pengemudi menyebutkan banyak mitra masih mengeluhkan berbagai kendala operasional seperti argo yang tidak sesuai estimasi.

Selain itu, masalah lain seperti ketidaksesuaian ukuran paket dari pelanggan turut memperberat beban kerja para pengemudi di jalanan.

Mitra pengemudi lainnya menambahkan bahwa pihak aplikator masih menerapkan potongan tarif melebihi angka 20 persen.

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa pendapatan sebagian pengemudi ojol meningkat signifikan berkat kebijakan penyesuaian bagi hasil.

Kebijakan tersebut memangkas potongan biaya aplikasi sehingga pengemudi seharusnya menerima 92 persen dari total hasil kerja.

Aturan pembagian hasil baru ini mulai disosialisasikan sejak Mei 2026 dan resmi diberlakukan oleh para aplikator pada Juli 2026.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjelaskan bahwa pemangkasan biaya aplikasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra.

Kebijakan ini menetapkan bagian aplikator dibatasi maksimal 8 persen, sementara pengemudi menerima 92 persen dari hasil kerja mereka sejak efektif diberlakukan.