Program Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan pemerintah mendapat sorotan tajam dari kalangan pengamat kebijakan publik.

Gigin Praginanto menilai target 30.000 Kopdes Prabowo tersebut bukanlah sebuah entitas koperasi yang murni.

Menurutnya, program prioritas ini justru mengabaikan prinsip dasar koperasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan bersama para anggota.

Ia menyebutkan bahwa pembentukan Kopdes hanya mencatut nama koperasi sebagai kedok semata.

Langkah tersebut dinilai dipakai untuk menutupi agenda politik serta bisnis pribadi dari sejumlah pejabat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target ambisius dalam Sidang Tahunan MPR RI.

Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal pada akhir tahun 2026.

Kepala Negara menjelaskan bahwa koperasi desa dirancang untuk berfungsi sebagai offtaker atau pembeli siaga hasil bumi masyarakat.

Keberadaan koperasi ini nantinya dilengkapi dengan sarana angkutan sendiri guna menampung hasil pertanian serta perikanan setempat.

Melalui fasilitas tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi hasil panen rakyat yang mengalami kerusakan akibat tidak adanya pembeli maupun kendaraan pengangkut.

Dalam pemaparannya sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengorganisasian koperasi kali ini merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia karena dibantu dan dilengkapi sarana angkutannya sendiri.

Dengan adanya dukungan armada transportasi tersebut, persoalan klasik seperti hasil panen warga yang membusuk akibat ketiadaan truk pengangkut diharapkan dapat teratasi secara tuntas demi melindungi kesejahteraan masyarakat luas.