Tujuan bangsa Indonesia seperti termaktub dalam konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semangat tersebut sejalan dengan tema Kemerdekaan RI ke-81 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan filosofi kolektivitas.

Meskipun ada kemajuan berarti, Indonesia masih tertinggal dari negara lain yang berkembang bersama dalam beberapa dekade terakhir.

Negara ini pernah mengalami keterpurukan ekonomi pada tahun 1998 dengan pendapatan sekitar US$455 per kapita.

Transisi masa Presiden B. J.

Habibie berhasil memulihkan stabilitas ekonomi dan politik melalui berbagai undang-undang baru.

Kepemimpinan era selanjutnya membawa Indonesia masuk ke dalam kelompok G-20 dengan pendapatan sekitar US$5.000 per kapita.

Namun, pendapatan Korea Selatan kini mencapai US$36.000 per kapita atau sekitar tujuh kali lipat pendapatan Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan kelas menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Studi LPEM FEB UI mencatat sebanyak 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah dan mengalami penurunan kesejahteraan.

Jumlah kelas menengah menyusut dari 60 juta orang pada 2018 menjadi sekitar 52 juta orang pada tahun 2023.

Presiden Prabowo mewarisi kondisi penurunan kesejahteraan ketika pertumbuhan ekonomi hanya bergerak moderat di kisaran 5%.

Kelompok penabung bawah dengan nilai tabungan Rp100 juta ke bawah semakin banyak dan jumlahnya terus meningkat.

Sebaliknya, kelompok atas dengan tabungan di atas Rp5 miliar mencatat kenaikan jumlah pemilik akun secara signifikan.

Kondisi ekonomi tersebut memicu kecemasan mengenai masa depan pekerjaan serta pendapatan di tengah masyarakat.

Pemerintah berupaya melakukan transformasi struktur ekonomi dari bentuk segitiga menjadi belah ketupat.