Permintaan Maaf Terbuka dan Penyesalan

Menunjukkan kerendahan hati sebagai seorang negarawan, Arya Wedakarna secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lombok dan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan jalannya mediasi.
 
"Kalau misalkan ada hal-hal yang dianggap kurang, khususnya kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang ada di Lombok, yang mungkin merasa keberatan atau mungkin merasa kecewa dengan perilaku ibu penjahit atau kami sebagai pemimpin mediasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," ucapnya dengan nada menyesal.
 
Pernyataan ini dinilai oleh pengamat komunikasi politik sebagai langkah cerdas untuk meredam amarah publik. Dalam budaya ketimuran, permintaan maaf dari seorang tokoh publik sering kali lebih efektif dalam memulihkan kepercayaan daripada pembelaan diri yang defensif.
 

Kontroversi Saran Pelaporan UU ITE

Di sisi lain, sebuah pernyataan Arya dalam video mediasi yang lalu kembali menjadi sorotan tajam. Dalam rekaman tersebut, Arya terdengar menyarankan kepada keluarga penjahit bahwa mereka berhak melaporkan Hilda ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena menyebarkan video tanpa izin.
 
"Kalau pihak keluarga mau melaporkan UU ITE boleh, walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga berhak ngelaporin kamu, karena kamu nyebarin video orang," ujar Arya dalam potongan video yang kini telah dihapus dari beberapa akun namun masih tersimpan di arsip digital.
 
Pernyataan ini memicu kritik dari para ahli hukum dan aktivis digital. Mereka menilai bahwa dalam situasi mediasi yang bertujuan untuk perdamaian, menyarankan pelaporan hukum atas penyebaran video yang menjadi bukti awal pelanggaran rasisme justru kontraproduktif dan dapat dianggap sebagai bentuk pembungkaman (silencing) terhadap korban atau saksi.
 
Menanggapi hal ini, Arya mengklarifikasi bahwa pernyataannya tersebut adalah penjelasan mengenai hak hukum yang dimiliki setiap warga negara, bukan sebuah ancaman atau paksaan untuk menuntut. "Saya hanya menjelaskan bahwa secara hukum, setiap orang memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran privasi. Namun, dalam konteks mediasi ini, kami sepakat untuk mengedepankan perdamaian dan tidak melanjutkan ke ranah hukum," tambahnya.