Gubernur Pramono Anung menyatakan sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi Jakarta menjadi penopang penting.

Kolaborasi tersebut dinilai krusial dalam menjaga kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, serta kelancaran pembangunan menuju kota global.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam acara Lepas Sambut Kepala Kejati DKI Jakarta di Menara BP Jamsostek, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Patris Yusrian Jaya menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Sutikno sebagai Kepala Kejati DKI Jakarta yang baru.

Pramono menjelaskan kerja sama kedua instansi telah membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum terkait kepentingan pembangunan daerah.

Persoalan yang ditangani mencakup penanganan tiang monorel di Rasuna Said hingga kejelasan aset RS Sumber Waras.

Sinergi ini juga berkembang melalui pendekatan keadilan restoratif dan pelaksanaan pidana kerja sosial bagi masyarakat.

Pendampingan dari pihak kejaksaan berfungsi sebagai langkah pencegahan agar setiap kebijakan dan proyek berjalan sesuai aturan.

Jakarta saat ini sedang menuju usia lima abad sekaligus bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional.

Agenda pembangunan yang besar membutuhkan kepastian hukum agar berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat luas.

Gubernur juga menekankan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menjaga stabilitas ibu kota.

Koordinasi lintas institusi diyakini menjadi fondasi konsistensi pelayanan publik serta pelaksanaan pemerintahan.

Pramono menyampaikan terima kasih kepada Patris Yusrian Jaya atas pengabdian selama memimpin Kejati DKI Jakarta.

Ia turut mengucapkan selamat bertugas kepada Sutikno yang kini mengemban amanah sebagai Kepala Kejati DKI Jakarta.

Patris Yusrian Jaya mengapresiasi dukungan Pemprov DKI serta Forkopimda selama masa kepemimpinannya.

Ia memohon doa restu untuk penugasan baru sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset sesuai harapan institusi.

Kepala Kejati DKI yang baru, Sutikno, menyatakan kesiapan melanjutkan kolaborasi demi mendukung agenda pembangunan daerah.

Sutikno menegaskan kejaksaan tidak bisa berjalan sendirian tanpa koordinasi erat demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.