Pemerintah memastikan bahwa belum ada rencana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam waktu dekat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada hari Jumat.

Budi menyampaikan keterangan itu dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta.

Kegiatan konferensi pers tersebut berlangsung di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pusat Kementerian Keuangan.

Meskipun demikian, BPJS Kesehatan saat ini tengah menghadapi tantangan keuangan yang cukup berat.

Lembaga penyelenggara jaminan sosial itu mencatat keuangan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan.

Kondisi defisit tersebut terjadi akibat pengeluaran klaim kesehatan yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan iuran peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa lembaganya harus membayar klaim kesehatan yang besar.

Pembayaran klaim kesehatan tersebut mencapai sekitar Rp16,5 triliun setiap bulannya.

Sementara itu, total iuran peserta yang masuk hanya mencapai angka sekitar Rp14 triliun per bulan.

Prihati menyebutkan bahwa lembaganya harus mengeluarkan pembayaran sekitar Rp500 miliar setiap harinya.

Tingginya penggunaan layanan membuat rasio klaim BPJS Kesehatan kini mencapai 108,72 persen.

Angka tersebut melampaui total penerimaan iuran yang masuk ke dalam sistem BPJS Kesehatan.

Merespons situasi tersebut, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa publik tidak perlu merasa khawatir.

Pemerintah pusat memastikan akan memberikan dukungan tambahan dana apabila BPJS Kesehatan mengalami defisit.

BPJS Kesehatan sendiri masih mempunyai cadangan dana untuk membayar klaim hingga awal tahun depan.

Tanpa adanya dukungan tambahan dari pemerintah, lembaganya berpotensi mengalami gagal bayar mulai pertengahan tahun.

Meski begitu, pihak BPJS Kesehatan mengaku telah mendapatkan kabar positif mengenai peluang tambahan dana.

Tambahan dana sebesar Rp20 triliun tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.