Jenis komoditas yang akan masuk dalam Bursa Mineral dan Komoditas Strategis baru akan diumumkan setelah Peraturan Presiden resmi diterbitkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta.

Pihaknya meminta publik untuk menunggu kepastian regulasi tersebut sebelum informasi lebih lanjut disampaikan secara bertahap kepada media.

Sambil menunggu aturan itu terbit, OJK fokus mengebut penyelesaian dua Peraturan OJK turunan.

Kedua aturan tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada tanggal 17 September 2026.

Aturan turunan ini berasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

Regulasi tersebut disiapkan untuk mendukung operasional bursa yang ditargetkan mulai berjalan pada tanggal 1 Januari 2027.

OJK sedang merampungkan ketentuan peralihan perdagangan serta penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis.

Keberadaan bursa ini diharapkan menjadi instrumen pendalaman pasar komoditas domestik.

Langkah tersebut juga bertujuan membentuk acuan harga mineral dan komoditas strategis di dalam negeri.

Indonesia dinilai sebagai salah satu produsen besar berbagai komoditas strategis di dunia.

Kehadiran bursa ini diyakini dapat memperkuat transparansi perdagangan komoditas nasional.

Pembentukan acuan harga di dalam negeri diharapkan mampu mengurangi praktik transfer pricing serta under-invoicing.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan bursa tersebut mulai beroperasi pada awal tahun 2027.

Bursa ini menjadi bagian dari kebijakan ekspor satu pintu yang diarahkan untuk menciptakan harga referensi nasional.

Posisi Indonesia sebagai produsen utama selama ini belum diikuti kemampuan dalam menentukan harga komoditas.

Sejumlah komoditas penting selama ini masih banyak mengacu pada harga yang terbentuk di luar negeri.

Komoditas tersebut meliputi kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet.