Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana besar terkait perubahan struktur kelembagaan negara.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan diubah menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.

Langkah tersebut bertujuan untuk mengonsolidasikan seluruh pembelian barang dan jasa oleh pemerintah.

Selama ini, berbagai instansi pemerintah sering membeli barang yang sama secara terpisah.

Kondisi itu membuat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mendapatkan harga yang berbeda-beda.

Spesifikasi barang yang dibeli sebenarnya sama tetapi proses pengadaannya dilakukan secara berulang.

Hal tersebut dinilai membuat daya tawar negara menjadi lemah dalam proses transaksi.

Pemerintah menilai pola pembelian terpisah tanpa koordinasi harus segera dihentikan.

Seluruh instansi pemerintah pusat hingga daerah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsolidasi pengadaan barang dan jasa berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang sangat besar.

Berdasarkan data LKPP, konsolidasi di tingkat daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada tahun 2025.

Capaian efisiensi tersebut kemudian meningkat menjadi 25,43 persen pada tahun 2026.

Efisiensi disebut bisa mencapai 30 persen dari total belanja pengadaan sebesar Rp1.200 triliun.

Potensi penghematan dalam satu tahun diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp360 triliun.

Pemerintah memberikan contoh nyata pengadaan layar pintar interaktif atau interactive flat panel.

Harga perangkat tersebut sebelumnya mencapai sekitar Rp150 juta per unit ketika dibeli terpisah.

Setelah dikonsolidasikan melalui Kemdikdasmen, harganya turun drastis menjadi Rp26 juta per unit.

Harga murah tersebut sudah mencakup biaya pengiriman dan pemasangan hingga ke daerah terpencil.