Langkah Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa mengajukan praperadilan menuai sorotan tajam.

Upaya hukum tersebut ditempuh di tengah bergulirnya persidangan perkara tudingan ijazah palsu.

Kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo menilai ada persoalan mendasar terkait waktu pengajuan.

Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara, menegaskan bahwa praperadilan memiliki batasan hukum yang jelas.

Dokter Tifa sebelumnya berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan fitnah ijazah palsu.

Ia kemudian mendaftarkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Langkah ini diambil meskipun proses persidangan pokok perkara telah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Praperadilan tersebut diajukan setelah putusan sela menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum.

Jaksa kemudian menyusun dan mengajukan dakwaan baru yang dinilai bermasalah oleh kubu Tifa.

Rivai berpandangan bahwa kondisi itu membuat upaya praperadilan menjadi persoalan tersendiri.

Menurutnya, ketika perkara sudah masuk persidangan, kesempatan mengajukan praperadilan seharusnya tertutup.

Rivai menyebut jika perkara sudah dipersidangkan, mekanisme praperadilan tidak boleh lagi dilakukan.

Ia merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai ruang lingkup pemeriksaan praperadilan.

Pengajuan kembali masih dimungkinkan pada tahap penyidikan maupun penuntutan oleh penuntut umum.

Namun, situasinya berbeda secara hukum setelah perkara dilimpahkan ke persidangan.

Pada titik tersebut, mekanisme praperadilan tidak lagi dapat digunakan secara bebas.