Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait dinamika terbaru di Timur Tengah.

Respons tersebut muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak peta jalan implementasi fase kedua gencatan senjata.

Juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl menyatakan bahwa peta jalan tersebut dirancang sebagai upaya kolektif dan komprehensif.

Inisiatif internasional itu mendapat dukungan luas dari berbagai negara untuk mengakhiri perang berkepanjangan.

Peta jalan damai itu juga bertujuan menciptakan stabilitas menyeluruh bagi bangsa Palestina serta negara-negara lain di kawasan.

Pemerintah Indonesia secara tegas menolak segala bentuk penolakan yang berpotensi menggagalkan proses perdamaian kolektif tersebut.

Kemlu RI menekankan pentingnya semua pihak untuk kembali pada asas kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, urgensi implementasi penuh dari rencana komprehensif tersebut menjadi hal yang sangat krusial saat ini.

Sebelumnya, Dewan Perdamaian atau Board of Peace merilis sejumlah poin penting terkait rancangan perdamaian di wilayah Jalur Gaza.

Usulan tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas beserta faksi Palestina lainnya serta transisi pemerintahan.

Rencana perdamaian itu turut memuat ketentuan mengenai penarikan seluruh pasukan militer Israel dari wilayah Gaza.

Namun, Netanyahu menolak mentah-mentah usulan tersebut dengan dalih bahwa pasukannya tidak akan mundur.

Di sisi lain, faksi Hamas menegaskan tidak akan mematuhi kesepakatan apabila pihak Israel terus melanggar gencatan senjata.

Ketegangan ini semakin meningkat menyusul rangkaian serangan militer yang menelan korban jiwa di kalangan warga sipil.