Kubu Joko Widodo blak-blakan merasa terbantu oleh ketidakhadiran Tifauzia Tyasumma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pihak kubu Jokowi bahkan menyuarakan rasa syukur kepada Penasihat Hukum Dokter Tifa, yakni Abdullah Alkatiri.

Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menilai absennya sosok tersebut dapat menjadi persoalan tersendiri bagi pihak terdakwa.

Ade secara terbuka menyatakan dirinya sependapat dengan penasihat hukum terkait yang sebelumnya mempersoalkan status hukum dari Tifa.

Ia menyarankan agar penasihat hukum memang melarang kliennya untuk datang ke persidangan.

Menurut Ade, Tifa jika memang berkeyakinan status hukumnya telah berakhir setelah putusan sela, maka konsekuensinya harus dijalankan secara konsisten.

Ade mengatakan ketidakhadiran terdakwa dapat membuat jaksa menempuh mekanisme hukum untuk meminta penetapan kepada majelis hakim.

Hal itu bertujuan agar terdakwa dapat dihadirkan dalam persidangan melalui upaya paksa apabila memang tidak kooperatif.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan adanya kewajiban lapor untuk dilakukan oleh Dokter Tifa.

Jaksa menyebut langkah tersebut diperlukan untuk mempermudah kehadiran terdakwa dalam persidangan berikutnya.

Namun, Penasihat Hukum Tifa, Abdullah Alkatiri, mempertanyakan dasar penerapan kembali wajib lapor tersebut.

Menurutnya, jika hal tersebut diterapkan kepada kliennya, maka statusnya akan menjadi tersangka.

Adapun Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menyatakan belum menetapkan wajib lapor dalam perkara ini.

Hakim meminta terdakwa terlebih dahulu dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan berikutnya.

Dalam perkara pidana, hakim mengingatkan bahwa kehadiran terdakwa secara langsung merupakan hal yang penting.

Kasus ini sendiri menyangkut pencemaran nama baik akibat tuduhan ijazah palsu milik Jokowi.