Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong optimalisasi pemanfaatan publikasi statistik perumahan dari Badan Pusat Statistik.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan hunian.

Data kuantitatif yang terukur dari BPS dapat dimanfaatkan untuk mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran. Berdasarkan data tersebut, pemerintah bisa melihat perkembangan kesenjangan kebutuhan tempat tinggal secara berkala.

Permasalahan kesenjangan hunian atau backlog sendiri terbagi menjadi dua kategori utama.

Kategori pertama mencakup keluarga yang belum memiliki rumah sendiri, sementara kategori kedua meliputi keluarga yang tinggal di hunian tidak layak.

Mendagri mengungkapkan rasa senangnya karena angka masyarakat yang tidak mempunyai rumah menunjukkan penurunan.

Penurunan serupa juga terlihat pada jumlah warga yang sebelumnya menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Sinergi Kebijakan Perumahan Daerah

Pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap persoalan tempat tinggal yang dihadapi oleh kalangan rakyat kecil.

Kementerian Dalam Negeri turut menyatakan dukungannya terhadap program tiga juta rumah yang diusung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Persetujuan Bangunan Gedung.

Fasilitas ini ditujukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kriterianya telah diperluas.

Keterlibatan aktif kepala daerah juga tercermin dari peningkatan sumbangsih anggaran pendapatan dan belanja daerah di sektor perumahan. Sinergi ini turut melibatkan sektor swasta guna mempercepat ketersediaan hunian layak.

Penyelesaian masalah perumahan diyakini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga semata. Penanganan sektor ini juga berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan serta peningkatan indeks pembangunan manusia.