Ancaman Laporan UU ITE yang Mengintimidasi

Kontroversi semakin memuncak ketika Arya Wedakarna menyarankan pihak keluarga penjahit untuk melaporkan balik Hilda dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, meskipun mediasi telah mencapai kesepakatan damai, pihak keluarga penjahit tetap berhak melaporkan Hilda atas dugaan penyebaran video yang merugikan.
 
"Kalau pihak keluarga mau melaporkan UU ITE boleh, walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga berhak ngelaporin kamu, karena kamu nyebarin video orang," tuturnya.
 
Ucapan ini dianggap sebagai bentuk intimidasi halus yang membungkam korban. Banyak aktivis dan pengamat hukum menilai bahwa langkah ini justru kontraproduktif dengan semangat penyelesaian kasus yang adil dan berperspektif korban.
 

Reaksi Keras dari Publik dan Aktivis

Gelombang kritik deras mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Warganet menilai proses mediasi tersebut tidak seimbang dan cenderung memihak pelaku. Narasi yang dibangun justru menggeser fokus dari tindakan rasisme yang dilakukan penjahit kepada konsekuensi ekonomi yang mungkin ditanggung keluarga pelaku.
 
Sejumlah aktivis anti-diskriminasi menyayangkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak warga negara, justru terkesan membela pelaku dan menekan korban. Mereka menegaskan bahwa kasus rasisme tidak boleh direduksi menjadi sekadar perselisihan bisnis biasa.
 
"Dalam kasus rasisme, yang harus dipertanyakan adalah tindakan diskriminatif itu sendiri, bukan dampak ekonomi bagi pelaku. Menempatkan korban pada posisi harus mempertanggungjawabkan hidup pelaku adalah bentuk victim blaming yang sangat berbahaya," ujar salah satu pengamat sosial yang enggan disebutkan namanya.
 

Pentingnya Mediasi yang Berkeadilan

Kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang bagaimana seharusnya proses mediasi dilakukan dalam kasus-kasus yang melibatkan isu sensitif seperti rasisme. Mediasi seharusnya menjadi ruang aman bagi korban untuk menyampaikan keluh kesahnya tanpa merasa terintimidasi atau disalahkan.
 
Para ahli hukum dan psikologi sosial menekankan bahwa mediator harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu diskriminasi. Mereka tidak boleh terjebak dalam narasi yang menyeimbangkan posisi korban dan pelaku secara keliru, terutama ketika terdapat ketimpangan relasi kuasa yang jelas.