Asosiasi Jalan Tol Indonesia menegaskan bahwa mekanisme penyesuaian tarif tol dirancang sebagai evaluasi berkala.

Kebijakan tersebut rutin dilaksanakan setiap dua tahun sekali guna menjaga keberlanjutan investasi bisnis jalan tol.

Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pelaku usaha.

Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia Rivan A. Purwantono menyampaikan penjelasan tersebut dalam acara Focus Group Discussion.

Kegiatan itu berlangsung di kawasan Ritz Carlton Pacific Place Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus.

Rivan menjelaskan bahwa skema penyesuaian tersebut bukan sekadar kenaikan tarif di dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

Skema itu pada dasarnya dirancang untuk membagi beban biaya secara proporsional kepada semua pihak terkait.

Ia menyebutkan bahwa beban investasi yang dibebankan sepenuhnya di awal akan membuat tarif tol menjadi sangat tinggi.

Tarif per kilometer yang harus dibayar oleh masyarakat tentu akan sangat mahal jika investasi dibebankan di awal.

Ketentuan penyesuaian ini sudah menjadi bagian dari rencana bisnis yang dipegang oleh seluruh Badan Usaha Jalan Tol.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga meluruskan berbagai persepsi publik mengenai istilah penyesuaian tarif tersebut.

Langkah tersebut dinilai selaras dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta menjaga daya tarik investasi.

Sektor infrastruktur transportasi memerlukan iklim investasi yang sehat agar dapat terus berkembang di masa depan.

Saat ini tercatat ada 59 Badan Usaha Jalan Tol yang mengoperasikan sekitar 3.000 kilometer jalan tol.

Total potensi konsesi jalan tol tersebut bahkan telah mencapai sekitar 5.000 kilometer di seluruh wilayah Indonesia.

Besarnya potensi investasi ini tentu membutuhkan ekosistem yang terkoordinasi secara harmonis antar berbagai pihak.

Koordinasi yang baik harus terjalin antara regulator, para investor, dan juga pihak pengelola jalan tol.

Kementerian Pekerjaan Umum memberikan ruang diskusi yang terbuka bagi para pelaku industri untuk evaluasi kebijakan.

Skema Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol memungkinkan adanya perubahan ruang lingkup agar kewajiban tetap berjalan.

Badan Usaha Jalan Tol diharapkan bisa terus menjalankan kewajiban operasional di tengah berbagai tantangan.