Pemerintah Indonesia sedang bersiap memperketat penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite secara bertahap.

Langkah pembatasan ini diambil agar anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah bisa benar-benar tepat sasaran.

Parameter utama yang digunakan oleh pemerintah sebagai acuan penyaringan tersebut adalah pengelompokan desil kesejahteraan keluarga.

Rencana kebijakan itu kian matang usai pertemuan penting antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Keuangan pada hari Selasa, 11 Agustus 2026 yang lalu.

Dalam kesempatan itu, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan langsung kepada awak media mengenai arah pembatasan subsidi energi.

Pemerintah membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk masyarakat tingkat atas yang berada di kelompok desil 9 dan desil 10.

Kebijakan tersebut rencananya akan mulai diterapkan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.

Berdasarkan hasil kajian pemerintah, kelompok masyarakat pada desil 9 dan desil 10 ditargetkan kena larangan membeli Pertalite.

Kedua kelompok tersebut merupakan golongan masyarakat kelas atas dengan tingkat kesejahteraan sepuluh persen tertinggi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai pembatasan ini sangat mendesak karena distribusi Pertalite masih banyak dinikmati oleh kelompok mampu.

Ia menyoroti banyaknya pemilik mobil mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz yang masih menggunakan bahan bakar bersubsidi di lapangan.

Dengan mengeluarkan desil 9 dan 10 dari daftar penerima, pemerintah berharap kebocoran anggaran subsidi dapat ditekan secara signifikan.

Sebaliknya, masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 tetap menjadi prioritas utama penerima berbagai bantuan pemerintah.

Sementara itu, kelompok desil 5 adalah masyarakat menengah bawah yang masih dipertimbangkan untuk beberapa program jaminan kesehatan.