Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia membeberkan lima bidang studi terbanyak pada kelompok pengangguran lulusan S1.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025, kelima bidang tersebut secara bersama-sama mencakup sekitar 40% dari total pengangguran berpendidikan minimal S1.

Daftar Bidang Studi dengan Pengangguran S1 Terbanyak

Manajemen berada di posisi teratas dengan porsi sebesar 10,3% di antara pengangguran berpendidikan sarjana.

Posisi berikutnya diisi oleh jurusan hukum dengan proporsi mencapai 9,0%.

Sementara itu, bidang ekonomi menyusul di tempat ketiga dengan catatan sebesar 8,7%.

Pendidikan berada pada urutan keempat dengan angka persentase sebesar 7,1%.

Akuntansi melengkapi daftar lima besar dengan porsi sebesar 5,1% dari total pengangguran lulusan S1.

Laporan tersebut menyoroti bahwa pengangguran sarjana banyak berasal dari program studi dengan cakupan luas dan jumlah lulusan besar.

Selain itu, laporan mencatat sekitar 8 juta lulusan sarjana di Indonesia bekerja pada bidang yang memerlukan tingkat pendidikan lebih rendah.

Faktor Persaingan Kerja dan Fenomena Overeducation

Luasnya pilihan pekerjaan tidak otomatis membuat lulusan lebih mudah memasuki pasar kerja karena harus bersaing dengan lulusan dari bidang serupa maupun bidang lainnya pada posisi tingkat awal.

Selain itu, ilmu komputer atau informatika turut mencatat porsi sekitar 4,6% di antara pengangguran berpendidikan minimal S1 di Indonesia.

Temuan tersebut tertuang dalam laporan LPEM FEB UI yang dipublikasikan pada 12 August 2026 13:45 untuk menyoroti persoalan kesiapan pasar tenaga kerja.

Laporan ini juga menekankan bahwa angka tersebut bukan tingkat pengangguran dari masing-masing jurusan melainkan porsi terhadap total pengangguran sarjana.

Fenomena overeducation turut disorot karena sekitar 8 juta lulusan sarjana tercatat bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih rendah.

LPEM FEB UI menilai pertumbuhan tenaga kerja terdidik berlangsung lebih cepat dibandingkan penciptaan pekerjaan profesional berketerampilan tinggi.

Kondisi ini menjadi perhatian penting di tengah rencana pemerintah dalam membangun perguruan tinggi baru agar terhubung dengan kebutuhan ekonomi.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat mutu perguruan tinggi yang sudah ada serta meningkatkan keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja.