Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 6% atau 4,5 juta anak Indonesia belum mempunyai akta kelahiran resmi.

Ketiadaan identitas tersebut membuat kelompok usia rentan ini menghadapi berbagai ancaman kejahatan serius.

Ancaman nyata yang mengintai meliputi perdagangan orang, kekerasan seksual, hingga masalah pekerja anak.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2026, proporsi anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta mencapai 94,6%.

Wilayah dengan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan di bawah 90% terkonsentrasi di Tanah Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Jeda Panjang Pembuatan Dokumen

Pemerintah menemukan adanya jeda waktu yang sangat panjang antara kelahiran anak dan penerbitan dokumen resmi.

Jeda tersebut bahkan dapat mencapai lima tahun karena sebagian keluarga baru mengurus saat anak masuk usia sekolah.

Pemerintah kini meluncurkan digitalisasi akta kelahiran lewat integrasi SATUSEHAT dan SIAK di fasilitas kesehatan.

Bayi yang lahir di fasilitas kesehatan dapat langsung memperoleh akta kelahiran pada hari yang sama.

Pemangkasan Birokrasi Administrasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sistem terintegrasi ini akan memangkas proses administrasi yang selama ini merepotkan warga.

Data kelahiran yang tercatat melalui SATUSEHAT akan langsung terhubung dengan sistem Dukcapil untuk menerbitkan akta kelahiran.

Dokumen tersebut dapat diterima langsung di fasilitas kesehatan tempat bayi dilahirkan serta dikirim melalui WhatsApp atau email orang tua.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, layanan ini juga mencakup revisi Kartu Keluarga dan penerbitan Kartu Identitas Anak secara bersamaan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa sistem dirancang agar data yang bergerak menghampiri masyarakat, bukan sebaliknya.

Negara harus hadir sejak hari pertama anak dilahirkan tanpa membebani warga dengan kerumitan birokrasi antarkementerian.