Pemerintah resmi meluncurkan layanan digitalisasi administrasi kependudukan untuk bayi yang baru lahir di fasilitas kesehatan.

Inovasi ini memanfaatkan integrasi antara aplikasi SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan dan SIAK Kementerian Dalam Negeri.

Melalui sistem tersebut, para orang tua tidak perlu lagi melalui proses panjang untuk mengurus dokumen kelahiran.

Data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat langsung terhubung ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pemangkasan Birokrasi dan Target Nasional

Peluncuran program ini berlangsung di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa ada sekitar 4,8 juta anak yang lahir setiap tahun di Indonesia.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 13 ribu bayi setiap harinya yang kini datanya bisa langsung diproses secara digital.

Dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu ibu anak dapat langsung keluar secara digital.

Dokumen tersebut nantinya bisa langsung dicetak atau dikirimkan secara digital kepada orang tua bayi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa integrasi ini memanfaatkan basis data kependudukan yang terus diperbarui.

Sistem ini dinilai tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga efektif menutup celah pungutan liar dalam pengurusan dokumen.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme khusus bagi bayi yang lahir di luar fasilitas kesehatan atau lahir mandiri di rumah.

Kepala desa akan dilibatkan untuk memastikan setiap kelahiran di luar fasilitas kesehatan tetap dilaporkan ke puskesmas.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penggunaan kecerdasan buatan mempercepat proses.

Saat ini program digitalisasi tersebut telah berjalan sebagai tahap percontohan di 243 daerah dari total 514 kabupaten dan kota.

Pemerintah menargetkan implementasi yang lebih luas atau roll out secara nasional pada bulan Oktober 2026 mendatang.