Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan sejumlah wilayah sebagai fokus utama program edukasi literasi keuangan dan penjaminan simpanan.

Langkah strategis tersebut diambil karena tingkat pemahaman masyarakat di berbagai daerah tersebut masih tergolong rendah.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pemetaan ini merujuk pada temuan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026.

Berdasarkan survei tersebut, tercatat ada 14 provinsi yang dimasukkan kedalam kategori kuadran prioritas edukasi publik.

Wilayah yang masuk dalam kelompok prioritas tersebut mencakup daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat hingga Papua.

Pemetaan wilayah dilakukan dengan melihat dua aspek utama terkait tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan.

Aspek pertama adalah pemahaman warga bahwa simpanan mereka dijamin, sedangkan aspek kedua adalah pengetahuan tentang lembaga penjaminnya.

Melalui pendekatan pemetaan ini, LPS memastikan program edukasi tidak akan dijalankan secara seragam di seluruh wilayah nusantara.

Penentuan lokasi, kelompok sasaran, rentang usia, hingga tingkat pendidikan akan disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap daerah.

Hasil SNLIK 2026 mencatat sebanyak 62,51 persen penduduk usia 15-79 tahun pemilik rekening mengetahui bahwa simpanan mereka telah dijamin.

Dari kelompok masyarakat tersebut, sekitar 46,31 persen di antaranya mengenali LPS sebagai institusi yang memberikan penjaminan.

Peningkatan literasi keuangan dinilai memiliki kaitan yang erat dengan penguatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan dana simpanan.

Strategi komunikasi publik yang diterapkan LPS dipastikan akan menyesuaikan dengan karakteristik dan tingkat pemahaman masyarakat lokal.