Liburan ke destinasi wisata super prioritas seperti Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), memang selalu menjadi incaran para pesohor tanah air. Namun, di balik keindahan gugusan pulaunya, terselip sebuah drama yang menyeret nama aktris papan atas, Jessica Mila, dan berujung pada sanksi tegas bagi pihak operator kapal.
 
Kali ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo mengambil langkah tegas. Pihak berwajib menjatuhkan sanksi berat kepada nahkoda kapal yang diketahui membawa istri Yakup Hasibuan tersebut, buntut dari pelanggaran himbauan larangan berlayar ke kawasan Pulau Padar.
 

Kronologi Pelanggaran di Tengah Himbauan Ketat

Insiden ini bermula ketika Jessica Mila beserta keluarganya melakukan perjalanan wisata menuju Pulau Padar. Masalahnya, keberangkatan kapal tersebut dilakukan di tengah keluarnya himbauan resmi dari DJPL dan KSOP Labuan Bajo yang melarang sementara aktivitas pelayaran ke titik tersebut. Himbauan ini biasanya dikeluarkan demi alasan keselamatan pelayaran akibat cuaca ekstrem, atau atas dasar aturan konservasi lingkungan yang sedang berlaku.
 
Alih-alih mematuhi regulasi yang ada, kapal pesiar yang ditumpangi sang artis justru tetap membelah lautan dan merapat di kawasan yang sedang ditutup untuk umum tersebut. Sontak, tindakan ini memicu sorotan tajam dari publik maupun otoritas setempat terkait disiplin pelaku industri pariwisata bahari.
 

Klarifikasi Jessica Mila: "Saya Percayakan pada Nahkoda"

Menyadari namanya terseret dalam pusaran pelanggaran aturan, Jessica Mila tak tinggal diam. Melalui sebuah klarifikasi, artis yang baru-baru ini aktif membagikan momen kebahagiaannya tersebut mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya himbauan penutupan akses ke Pulau Padar.
 
Istri dari Yakup Hasibuan ini menyatakan bahwa sebagai wisatawan, ia mempercayakan sepenuhnya mengenai rute, keselamatan, dan regulasi pelayaran kepada pihak nahkoda dan kru kapal. Jessica bahkan menegaskan bahwa sang nahkoda tidak memberikan informasi atau peringatan apa pun terkait larangan berlayar ke pulau yang terkenal dengan pemandangan tiga warna air lautnya tersebut.
 
Klarifikasi ini memunculkan diskursus baru di kalangan pecinta wisata bahari mengenai tanggung jawab mutlak seorang kapten kapal dalam mengedukasi dan melindungi penumpangnya dari pelanggaran hukum maritim.