Pemerintah Kota Bandung memberikan penjelasan resmi mengenai status operasional tempat padel di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau.

Meskipun terjadi penebangan sepuluh pohon tanpa izin di kawasan tersebut, area olahraga padel tidak ikut dikenai tindakan penyegelan oleh aparat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa tempat padel dan videotron di lokasi itu berada di bawah naungan perusahaan yang berbeda.

Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah tidak bisa secara hukum mengaitkan pelanggaran penebangan pohon dengan aktivitas usaha padel.

Penyegelan justru dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung terhadap sarana videotron karena ada kaitan langsung dengan perusakan pohon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan, pemilik videotron mengakui pohon ditebang agar papan reklame itu dapat terlihat jelas.

Selain itu, videotron tersebut juga belum mengantongi izin penyelenggaraan reklame resmi dari instansi berwenang di lingkungan pemerintah kota.

Sementara itu, bangunan dan operasional usaha padel tidak menjadi pokok persoalan karena perizinannya sudah dinyatakan lengkap.

Pihak yang bertanggung jawab atas penebangan pohon juga telah dikenai sanksi administratif berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

Kewajiban tersebut mencakup pembayaran denda sebesar Rp100 juta serta kewajiban menanam kembali seratus pohon sebagai bentuk pemulihan.

Pemerintah kota berencana melakukan penanaman pohon pengganti di sepuluh titik setelah proses pembongkaran trotoar selesai dilakukan.