Mantan Menteri Agama era Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Yaqut Cholil Qoumas, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam sidang tersebut, ia didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 pada kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK menyebutkan perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh Yaqut bersama dengan tiga terdakwa lain.

Ketiga terdakwa tersebut adalah Ishfah Abidal Azis selaku Staf Khusus Yaqut, Ismail Adham selaku Direktur Operasional Maktour, serta Asrul Azis Taba.

Asrul Azis Taba merupakan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama.

Besaran angka kerugian negara itu merujuk langsung pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Menurut jaksa, pengisian kuota haji khusus tambahan pada tahun 2023 dan 2024 dijalankan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah itu diduga dilakukan dengan tujuan khusus untuk mengakomodasi berbagai permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Pengisian kuota tambahan tersebut juga diduga disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah haji.

Yaqut disebut mengatur dan mengalihkan penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis.

Dari perbuatan tersebut, Yaqut diduga memperkaya diri sendiri sejumlah US$271.500 atau sekitar Rp4.833.786.000.

Perkara rasuah ini juga disebut turut memperkaya sejumlah pihak lain yang mencakup 313 PIHK.