Modus Operandi: Anggaran Jumbo, Realisasi 'Hantu'?

Berdasarkan hasil pendalaman penyidik KPK, skandal ini berakar pada penempatan anggaran pengadaan iklan Bank BJB selama periode 2021 hingga 2023. Kala itu, Bank BJB menggelontorkan dana yang tidak sedikit, yakni sebesar Rp 409 miliar. Anggaran raksasa ini ditujukan untuk biaya penayangan iklan di berbagai platform strategis, mulai dari televisi, media cetak, hingga media digital (online).
 
Namun, fakta di lapangan berbicara lain. KPK menemukan indikasi kuat bahwa dari total anggaran Rp 409 miliar tersebut, realisasi pembayaran untuk penayangan iklan yang sesungguhnya hanyalah Rp 100 miliar.
 
Lantas, ke mana larinya sisa uang ratusan miliar rupiah tersebut? Diduga kuat, selisih dana tersebut dikorupsi dan masuk ke kantong pribadi para tersangka melalui skema kerja sama yang melanggar hukum dengan enam agensi periklanan. Enam agensi yang tercatat menerima kucuran dana dari Bank BJB dalam periode tersebut antara lain:
 
  • PT CKSB: Menerima alokasi Rp 105 miliar
  • PT CKMB: Menerima alokasi Rp 41 miliar
  • PT Antedja Muliatama: Menerima alokasi Rp 99 miliar
  • PT Cakrawala Kreasi Mandiri: Menerima alokasi Rp 81 miliar
  • PT WSBE: Menerima alokasi Rp 49 miliar
  • PT BSC Advertising: Menerima alokasi Rp 33 miliar
Penyidik menilai, proses pemilihan dan penunjukan keenam agensi ini sarat akan pelanggaran prosedur, nepotisme, dan hukum yang pada akhirnya merugikan keuangan negara hingga Rp 222 miliar.
 

Nasib Eks Dirut Bank BJB: Mangkir Karena Sakit?

Selain keempat tersangka yang telah ditahan, kasus ini juga menyeret nama besar eks Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi. Yuddy juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal yang sama dan diduga sebagai pemberi persetujuan utama atas anggaran jumbo tersebut.
 
Namun, hingga berita ini diturunkan, Yuddy belum turut ditahan. Pihaknya dikabarkan mengajukan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan ke KPK dengan alasan sedang mengalami gangguan kesehatan. Publik kini menanti langkah tegas dan transparansi dari KPK selanjutnya terhadap sosok pucuk pimpinan bank pada masa kejadian tersebut.