Partai Solidaritas Indonesia menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berubah meski ada berbagai desakan dari pihak luar.

Politikus PSI Dedy Nur Palakka menyampaikan bahwa kedudukan Gibran sebagai wakil presiden tidak bisa digeser oleh tuntutan personal atau kelompok tertentu.

Ia menyatakan proses pencalonan hingga pemilihan presiden sudah melalui mekanisme konstitusional yang sah secara hukum.

Menurutnya, hasil pemilu merupakan fakta konstitusional yang wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk mereka yang tidak memberikan dukungan sejak awal.

Kritik terhadap pejabat publik dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar di tengah masyarakat.

Namun, perbedaan sikap politik tersebut tidak serta-merta bisa menghapus hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, polemik mengenai dokumen pendidikan turut mencuat setelah mantan Wamenkumham Denny Indrayana membuat langkah kontroversial.

Denny membuka sayembara berhadiah uang tunai sebesar Rp100 juta bagi siapa saja yang dapat menunjukkan ijazah sekolah menengah pertama milik Gibran.

Nilai hadiah tersebut sempat direncanakan mencapai Rp1 miliar sebelum akhirnya dikurangi atas masukan dari sang istri.

Dedy Nur Palakka menambahkan bahwa kenyataan terpilihnya Gibran mendampingi Presiden Prabowo Subianto merupakan fakta yang tidak terbantahkan.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai kenyataan yang kerap dirasakan kurang mengenaskan bagi sebagian pihak yang salah memberikan dukungan pada kontestasi sebelumnya.