Kepolisian mengimbau korban dugaan pemaksaan aborsi oleh runner-up Raka Raki Jawa Timur 2026 untuk segera membuat laporan.

Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari menyatakan pihaknya telah memantau kasus yang ramai di media sosial ini.

Namun hingga saat ini, pihak kepolisian mengaku belum menerima laporan resmi secara langsung dari korban.

Laporan dari korban sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar utama untuk memulai proses penyelidikan perkara.

Sanksi Tegas dan Pemecatan

Kasus ini mencuat setelah beredar tangkapan layar percakapan yang menyebut Tio Ferdian Rahmana meminta pacarnya menggugurkan kandungan.

Pemerintah Kota Surabaya mengambil tindakan cepat dengan memecat Tio yang bekerja sebagai tenaga kontrak non-ASN.

Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Surabaya, Ario Bagus Permadi mengonfirmasi pemutusan hubungan kerja tersebut.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menyiapkan sanksi pencabutan gelar jika investigasi terbukti.

Proses Seleksi dan Klarifikasi Berjenjang

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Evy Afianasari menjelaskan bahwa proses seleksi Raka Raki dilalui secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten dan kota.

Setiap peserta wajib mengantongi surat rekomendasi resmi sebelum melaju ke ajang pemilihan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Pihaknya bersama dewan juri dan Ikatan Raka Raki langsung bergerak melakukan verifikasi serta memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Sanksi terberat yang disiapkan berupa pencabutan gelar serta pencoretan nama dari daftar Ikatan Raka Raki Jatim.

Sementara itu, Ario Bagus Permadi menyebut Tio awalnya direkrut sebagai tenaga kontrak non-ASN setelah sempat bertugas sebagai pembawa acara Pemkot Surabaya.

Namun pihak Pemkot Surabaya enggan membeberkan hasil pemeriksaan internal dan memilih langsung menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja.