Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mengambil langkah mengejutkan terkait masa depan wilayah Jalur Gaza.

Ia dilaporkan diam-diam menyetujui rekonstruksi Jalur Gaza di bawah rencana Board of Peace atau BoP.

Persetujuan tersebut diberikan meski Netanyahu sebelumnya dengan tegas menolak 15 poin usulan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Media Israel Army Radio melaporkan bahwa Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyetujui rencana tersebut tanpa pengumuman publik.

Proyek rekonstruksi itu mencakup pekerjaan infrastruktur di kawasan timur Rafah yang berada di bawah kendali pasukan internasional.

Wilayah yang dikenal sebagai 'Green Rafah' tersebut terletak di dalam area Garis Kuning yang memisahkan wilayah pendudukan Israel.

Kawasan itu dikabarkan telah dikosongkan dan dibersihkan sepenuhnya untuk pembangunan proyek perumahan bagi warga Palestina di luar kendali Hamas.

Pekerjaan infrastruktur ini akan melibatkan penggalian serta pemasangan jaringan listrik, air, dan saluran pembuangan limbah.

Sumber-sumber keamanan Israel menyebutkan bahwa pekerja yang beroperasi di kawasan tersebut merupakan warga Palestina dari Gaza.

Mereka saat ini sedang menjalani pemeriksaan keamanan oleh badan intelijen Shin Bet guna memperoleh izin masuk resmi.

Para pekerja tersebut diperkirakan akan mulai beroperasi di lapangan dalam hitungan minggu atau tidak lama setelah proses izin selesai.

Di sisi lain, kantor PM Netanyahu memberikan tanggapan berbeda atas laporan yang disiarkan oleh media lokal tersebut.

Kantor tersebut mengklaim bahwa pemberitaan itu telah mendistorsi fakta dan memuat ulang informasi yang sudah usang.

Pihak kantor PM menyatakan bahwa proyek tersebut merupakan inisiatif percontohan Uni Emirat Arab yang telah berjalan selama beberapa bulan.

Selain itu, pekerjaan utilitas seperti listrik dan air ditegaskan tidak dikerjakan oleh kontraktor Gaza melainkan diawasi militer Israel.