Tujuh tahun usai pencabutan Pasal 370 yang memberikan status khusus bagi Jammu dan Kashmir, kawasan tersebut memperlihatkan dinamika baru.

Wilayah Jammu dan Kashmir di bawah administrasi India diklaim mencatatkan kemajuan ekonomi yang signifikan.

Perubahan itu mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan fasilitas umum, serta lonjakan kunjungan wisatawan di berbagai destinasi unggulan.

Sektor pariwisata di Srinagar, Gulmarg, dan Pahalgam mendatangkan dampak positif bagi pelaku usaha hotel serta transportasi lokal.

Sebaliknya, wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan atau PoJK menghadapi situasi yang jauh berbeda.

Kawasan tersebut masih diwarnai gelombang unjuk rasa berkelanjutan terkait tata kelola pemerintahan dan persoalan publik.

Para demonstran dan organisasi lokal menuduh aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebihan saat membubarkan aksi massa.

Aktivis politik Aqeel Bhai menyebutkan adanya monumen peringatan yang memuat nama-nama korban jiwa akibat bentrokan.

Selain itu, Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee menyoroti penahanan anggota Komite Intinya, Shaukat Nawaz Mir.

Mir dilaporkan ditangkap oleh kepolisian PoJK tanpa akses memadai ke proses hukum yang semestinya maupun pertemuan keluarga.

Perbedaan kondisi di kedua sisi Line of Control ini menyoroti fokus pembangunan ekonomi di satu sisi dan gejolak politik di sisi lainnya.

Konektivitas dan Investasi Baru

Pembangunan infrastruktur di wilayah India meliputi peningkatan konektivitas jalur darat dan kereta api yang memperlancar mobilitas warga.

Selain itu, perluasan fasilitas pendidikan dan kesehatan turut menopang aktivitas ekonomi harian masyarakat setempat.

Laporan dari kantor berita ANI menyimpulkan bahwa lini kendali atau Line of Control memperlihatkan kontras nyata antara pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan tuntutan hak sipil di sisi seberangnya.