Badan Gizi Nasional secara resmi memproses pemberhentian tidak hormat terhadap puluhan kepala dapur Program Makan Bergizi Gratis.

Tindakan tegas tersebut menyasar 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berstatus sebagai aparatur sipil negara.

Mereka terbukti melakukan berbagai pelanggaran disiplin berat selama menjalankan tugas operasional di lapangan.

Sejumlah kasus keracunan yang terjadi secara berulang menjadi salah satu dasar utama dalam pengambilan keputusan sanksi tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan langkah ini ditempuh demi menjaga kualitas pelaksanaan program serta keamanan pangan.

Lembaga tersebut menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan penerima manfaat.

Selain puluhan kepala dapur yang sedang diproses, terdapat pula sekitar 60 kasus lain yang masih dalam tahap pembinaan internal.

Sebagian besar dari kasus tambahan tersebut berkaitan dengan konflik antara kepala dapur dan mitra penyelenggara di lapangan.

Pihak berwenang akan memeriksa seluruh laporan secara menyeluruh guna memastikan akar persoalan sebelum menjatuhkan sanksi lanjutan.

Pemeriksaan objektif dilakukan untuk mengetahui apakah pelanggaran berasal dari penyalahgunaan wewenang atau tekanan pihak mitra.

Penegakan disiplin ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program yang kini sedang diperluas ke berbagai daerah.

Pengawasan ketat diterapkan agar setiap unit pelayanan menjalankan operasional sesuai standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Langkah penindakan tersebut juga bertujuan melindungi mayoritas kepala dapur dan relawan yang telah bekerja sesuai ketentuan.

Evaluasi berkala akan terus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan program.