Penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi serta pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah dinilai perlu terus dikembangkan.

Dosen Fakultas Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, menyatakan bahwa pengembangan perkara tersebut penting guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Menurut Reza, perkara yang menyeret nama eks pejabat kejaksaan itu berpotensi tidak berhenti pada satu individu saja.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk Bongkar Jejaring Korupsi di Balik Perkara Eks Jampidsus yang diselenggarakan Perkumpulan Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Ia menilai publik masih menunggu langkah penyidik dalam mengembangkan proses penyidikan apabila belum memunculkan nama-nama lain.

Reza turut menyoroti dinamika di kalangan elite yang dinilai memengaruhi proses pengungkapan perkara tersebut.

Salah satu perhatian publik adalah mundurnya pengacara Hotman Paris dari penanganan perkara tersebut.

Meski alasan kesehatan telah disampaikan, publik disebut menangkap adanya persepsi mengenai aroma rivalitas serta dinamika kuat di balik kasus itu.

Selain keterlibatan perorangan, peluang adanya korporasi yang turut terseret dalam perkara ini juga menjadi sorotan penting.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Subjek hukum kini tidak lagi terbatas pada individu saja, melainkan mencakup badan hukum termasuk badan usaha milik negara.

Penyidik dinilai memiliki ruang untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi maupun pihak yang bertanggung jawab.