Kuota produksi PT Timah Tbk di wilayah Pulau Belitung untuk tahun 2026 telah dilaporkan habis.

Kondisi tersebut membuat perusahaan pelat merah itu akan kesulitan jika ingin mengusulkan penambahan kuota baru.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan hal tersebut usai acara di Djakarta Theater.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Timah harus melewati proses administrasi yang cukup panjang.

Persyaratan administratif tersebut mencakup kelengkapan data cadangan serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

Durasi penyesuaian kuota produksi ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 bulan lamanya.

Proses panjang itu dipastikan tidak akan rampung pada tahun berjalan sedangkan kebutuhan bijih sangat mendesak.

Pemerintah mengantisipasi potensi kekosongan dengan menjaga agar produksi tambang rakyat tetap terserap.

Langkah penyerapan hasil tambang masyarakat bertujuan mencegah terjadinya kegiatan penyelundupan mineral secara ilegal.

Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Presiden khusus untuk mengakomodasi mekanisme pembelian tersebut.

Penerbitan regulasi khusus itu diharapkan mampu menjaga perputaran roda ekonomi masyarakat Pulau Belitung.

Sumber serapan timah masyarakat nantinya akan melibatkan kelompok masyarakat, mitra resmi, serta koperasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno turut membenarkan rencana penyerapan bijih dari masyarakat.

Ia juga memastikan bahwa pihak perusahaan tambang tersebut tidak mengajukan usulan penambahan kuota produksi.

Sementara itu, skema penetapan harga beli bijih timah dari masyarakat saat ini masih berada dalam tahap pengkajian.

Pemerintah menginisiasi Harga Pokok Mineral yang saat ini tengah dievaluasi dan diasesmen oleh pihak BPKP.

Setelah proses asesmen selesai, mekanisme harga baru tersebut dapat segera ditetapkan oleh Kementerian ESDM.