Pemerintah Rusia mengambil langkah besar dalam industri keuangan digital dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Mata Uang Digital dan Hak Digital.

Regulasi baru tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Vladimir Putin dan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September.

Kebijakan ini sekaligus menjadi landasan pembentukan pasar aset kripto teregulasi pertama di dalam negeri.

Seluruh aktivitas perdagangan, penyimpanan, hingga pencatatan kepemilikan aset digital kini berada di bawah pengawasan ketat Bank Sentral Rusia.

Melalui aturan tersebut, masyarakat diizinkan melakukan jual beli aset kripto yang telah memenuhi persyaratan lewat platform berlisensi.

Pemerintah juga berencana membangun repositori digital untuk mencatat kepemilikan aset kripto secara transparan.

Meskipun perdagangan dilegalkan, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran barang dan jasa di dalam negeri tetap dilarang.

Rubel dipastikan tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Rusia.

Deputi Gubernur Pertama Bank Sentral Rusia Vladimir Chistyukhin menyatakan bahwa Bitcoin, Ether, serta stablecoin USDT memenuhi syarat untuk diperdagangkan.

Kriteria aset digital yang masuk daftar otomatis harus memiliki kapitalisasi pasar rata-rata di atas 5 triliun rubel selama dua tahun terakhir.

Selain itu, aset tersebut juga wajib mencatat volume perdagangan harian rata-rata lebih dari 1 triliun rubel dalam periode yang sama.

Di sisi lain, kebijakan ini turut membuka peluang bagi perusahaan Rusia untuk memanfaatkan kripto dalam transaksi lintas negara.

Langkah tersebut diambil guna memperluas opsi pembayaran global setelah sanksi ekonomi Barat membatasi akses keuangan negara.