Mabes TNI memberikan respons resmi terkait pernyataan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso.

Pernyataan tersebut sebelumnya menyebutkan bahwa sertifikat Pramuka Garuda dapat dipakai untuk mendaftar TNI dan Polri tanpa tes.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menjelaskan dokumen prestasi seperti itu akan menjadi bahan pertimbangan panitia penerimaan.

Menurutnya, dokumen tersebut memberikan nilai lebih secara administrasi bagi para calon pendaftar.

Kendati demikian, dokumen prestasi itu ditegaskan bukan sebagai penentu utama seseorang diterima menjadi prajurit.

Keputusan penerimaan prajurit tetap berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan militer.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Donny Pramono.

Ia menyatakan bahwa sertifikat prestasi nasional memang menjadi nilai tambah dalam proses seleksi.

Namun, seluruh calon prajurit tetap diwajibkan mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditetapkan.

Tahapan tersebut mencakup pemeriksaan administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, psikologi, hingga mental ideologi.

Prosedur ketat ini diperlukan guna memastikan setiap prajurit memenuhi standar kualitas dan kompetensi.

Di sisi lain, Budi Waseso sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari kerja sama.

Kerja sama itu dijalin antara Kwarnas dengan instansi terkait termasuk TNI dan Polri.

Informasi lanjutan mengenai perkembangan kebijakan ini disampaikan pada Jumat, 07 Agu 2026.