Kementerian Sosial mengambil langkah taktis guna mengamankan keberlanjutan fasilitas pendidikan bagi anak-anak di berbagai daerah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan tim khusus ad hoc bernama Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat.

Tim ad hoc tersebut dibentuk untuk mengawal proses pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di lokasi-lokasi rintisan.

Kehadiran tim ini menjadi respons cepat atas kendala administratif lahan yang mengganjal puluhan titik sekolah.

Sekitar 61 titik rintisan saat ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam kuota pembangunan Kementerian PU.

Masalah administratif lahan menjadi hambatan utama yang harus segera diselesaikan agar proses fisik dapat berjalan lancar.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan kekhawatiran terkait potensi penutupan sekolah pada tahun depan.

Ancaman tersebut muncul karena fasilitas sementara yang digunakan saat ini hanya mampu bertahan maksimal satu tahun.

Gedung permanen dinilai mendesak untuk dieksekusi tahun ini demi menampung siswa baru secara memadai. Tanpa pembangunan fisik yang tepat waktu, operasional puluhan sekolah rintisan terancam berhenti total.

Sebagai langkah konkret, TP2SR dijadwalkan menggelar pertemuan Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026 mendatang. Agenda ini mempertemukan perwakilan dari 57 Pemerintah Daerah yang menaungi 61 Sekolah Rakyat rintisan.

Forum tersebut juga melibatkan sinergi lintas kementerian serta lembaga terkait secara komprehensif. Koordinasi melibatkan Kementerian PU, ATR/BPN, LHK, Pertanian, Kemendagri, hingga pihak Perhutani.

Wamensos menekankan pentingnya pendataan dan identifikasi status lahan secara akurat di setiap titik. Identifikasi ini mencakup pihak pengusul, hambatan di lapangan, serta kementerian terkait yang memegang kewenangan.

Tugas utama tim mencakup pendampingan, pengendalian, serta pemantauan perkembangan pembangunan secara berkelanjutan. Pengawasan ketat ini dilakukan agar progres fisik dapat dipantau setiap hari oleh pusat.

Posisi Ketua TP2SR dipercayakan kepada Herman Koswara yang sebelumnya menjabat Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat. Tim ini bertugas menyiapkan data serta mengoordinasikan penyelesaian masalah di daerah.

Koordinasi awal bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait diagendakan melalui pertemuan daring via Zoom. Langkah cepat ini diharapkan mampu menyiapkan data matang sebelum pelaksanaan desk resmi.