Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dua perintah eksekutif baru untuk membatasi pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.

Kebijakan tersebut menjadikan pembatasan hak kewarganegaraan tempat lahir sebagai salah satu prioritas utama dalam isu imigrasi pemerintahan saat ini.

Pemerintahan Trump secara khusus menargetkan praktik wisata melahirkan bagi warga negara asing yang bepergian ke wilayah Amerika Serikat.

Praktik wisata melahirkan tersebut dinyatakan dilarang terhitung sejak penandatanganan perintah eksekutif yang berlangsung di Ruang Oval.

Peraturan anyar itu juga membatasi hak anak-anak yang lahir dari pegawai pemerintah asing serta diplomat yang bertugas di Amerika Serikat.

Kebijakan tersebut turut menyasar anak-anak dari orang-orang yang diklasifikasikan sebagai warga negara musuh atau alien enemies.

Langkah pembatasan ini diprediksi akan segera menghadapi berbagai gugatan hukum dari pihak-pihak terkait di dalam negeri.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat sempat menyatakan bahwa upaya pembatasan kewarganegaraan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Trump kemudian memilih untuk mengeluarkan perintah eksekutif guna menetapkan kebijakan baru yang tidak mengikat secara hukum.

Center for Immigration Studies memperkirakan terdapat ribuan ibu yang datang ke Amerika Serikat demi tujuan wisata melahirkan.

Ketentuan dalam Amandemen ke-14 yang dikenal sebagai Klausul Kewarganegaraan telah lama menjadi jaminan dasar bagi bayi.

Aturan federal pada masa jabatan pertama Trump sebelumnya juga sempat melarang penggunaan visa turis dan bisnis untuk mendapatkan kewarganegaraan.