Direktorat Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penampungan bijih timah ilegal.

Pengungkapan perkara ini bermula dari operasi tim gabungan yang mengamankan 52,5 ton bijih timah di Kabupaten Belitung.

Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiyarso menyampaikan keterangan resmi terkait penanganan kasus tersebut.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa penetapan status hukum dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi serta menggelar perkara.

Para tersangka yang diringkus masing-masing memiliki peran berbeda dalam jaringan penampungan bijih timah tanpa izin.

Tersangka HA alias Ap berperan sebagai kolektor yang membeli pasir timah dari para penambang di luar ketentuan resmi.

Sementara itu, tersangka YO alias Es bertindak sebagai kuasa lapangan yang bertugas mengantar uang dan mengambil bijih timah.

Tersangka AC alias Jo berperan sebagai pemberi modal untuk pembelian pasir timah, dan ES alias Te bertugas sebagai penjaga rumah penampungan.

Operasi penindakan ini dilaksanakan oleh tim gabungan Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung bersama Satuan Brimob dan Polres Belitung.

Barang bukti berupa puluhan ton bijih timah tersebut kemudian diamankan dari sebuah rumah yang berada di wilayah Tanjungpandan.

Seluruh barang bukti diangkut menggunakan tiga unit truk menuju Mako Batalyon B Pelopor Satbrimob untuk keperluan penyidikan.

Tim penyidik membawa para tersangka dari Polres Belitung menuju Mapolda Babel di Pangkalpinang untuk menjalani proses hukum lanjutan.

Modus operandi para pelaku melibatkan pembelian bijih timah yang berasal dari luar wilayah Izin Usaha Pertambangan resmi.

Aparat kepolisian masih terus mendalami motif serta kemungkinan adanya tujuan pengiriman bijih timah ke luar Pulau Belitung.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan undang-undang pertambangan mineral dan batubara serta ketentuan hukum pidana.

Ancaman pidana maksimal bagi para pelaku dalam kasus penampungan bijih timah ilegal ini adalah selama lima tahun penjara.

Polda Babel menegaskan komitmen mereka dalam memberantas aktivitas penambangan ilegal secara profesional dan transparan.